Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan pelatihan peningkatan kemampuan penyidik dan penyidik pembantu tindak pidana di bidang perkebunan dan kehutanan. 

Kapolri menegaskan acara tersebut sangat penting dalam rangka mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah potensi kebocoran anggaran negara.

Kapolri lalu menjelaskan mengenai kebijakan Presiden Prabowo yang telah membentuk Satgas yang terdiri dari Dewan Pengarah dan Satgas Pelaksana. Satgas itu terdiri dari Kejaksaan, Menteri Pertahanan sebagai Dewan Pengarah. Kemudian struktur di bawahnya dibantu oleh BPKP, Kejaksaan, dan anggota TNI-Polri.

Baca Lainnya :

• KKB Aske Mabel Tembak Dua Tukang Senso di Yalimo, Satgas Damai Cartenz-2025 Pukul Mundur KKB dan Berhasil Evakuasi Jenazah Korban0
• Satgas Damai Cartenz-2025 Gelar Patroli untuk Pulihkan Keamanan di Yalimo0
• Kapolda Sulteng Bangga atas Dedikasi Personel Brimob dalam Operasi Damai Cartenz di Papua0
• Polri Tegaskan Komitmen Jaga Kamtibmas dan Tingkatkan Pengawasan di Wilayah0
• Kapolri dan Menteri P2MI Bersinergi Lindungi Pekerja Migran Indonesia0

"Tujuan dari satgas tersebut tentunya adalah bagaimana supaya negara bisa mendapatkan pendapatan yang optimal, dari sisi-sisi yang menurut catatan dari pemerintah dari BPKP masih ada potensi-potensi kebocoran yang harus dimaksimalkan," terang Kapolri, Senin (13/1/25).

Kapolri menyampaikan Presiden Prabowo berulang kali menegaskan Indonesia mempunyai sumber daya alam yang luar biasa. Jika potensi itu dimanfaatkan, Indonesia akan menjadi negara besar.

"Namun di satu sisi beliau selalu sampaikan bahwa Indonesia ini menempati peringkat ekor 6, artinya apa ekor 6 itu artinya bahwa terjadi ketidakefisienan 30% dari penggunaan anggaran," imbuh Kapolri.

Atas kondisi tersebut, Kapolri mengatakan anggota Polri harus bersama-sama ikut menekan ketidakefisienan tersebut. Selain itu, pemerintah juga berupaya agar sumber-sumber yang masih banyak potensinya bisa dimaksimalkan untuk penerimaan negara.

"Baik saya sampaikan pada rekan-rekan bahwa hal ini kita berbicara khusus terkait dengan masalah sawit ataupun keterlanjuran sawit, dan ini saya kira masuk di dalam Asta Cita Bapak Presiden khususnya ke-5, di mana Indonesia ke depan ingin melanjutkan hilirisasi namun di satu sisi juga meningkatkan nilai tambah dalam negeri," ujar Kapolri.

Kapolri menyampaikan berdasarkan perhitungan para ahli, jika potensi tersebut benar dimaksimalkan, sektor sawit saja akan menghasilkan investasi sebesar US$618,1 M, ekspor sebesar Rp857,9 M, pertumbuhan ekonominya juga bisa bertambah Rp235,9 M, dan tenaga kerjanya juga bisa bertambah.

"Namun demikian dari catatan 179 produk hilir, Indonesia juga berada di posisi paling tinggi, kalau kita lihat dari bagaimana perbandingan Indonesia dengan negara-negara lain, terlihat bahwa Indonesia memiliki produksi 47 juta ton atau setara dengan 59,26% dari produksi Global, artinya negara kita tertinggi, tertinggi dalam hal produksi sawit," papar Kapolri.

Kapolri berharap ke depan Indonesia dapat memimpin dan menguasai pasar dunia, khususnya masalah sawit. Dia berharap kehadiran Polri dalam Satgas untuk mencegah potensi kebocoran tersebut dapat dimaksimalkan.

"Jadi ini yang tentunya menjadi arah dan kebijakan Bapak Presiden dan harapannya Polri yang saat ini diajak untuk masuk di satgas betul-betul bisa melaksanakan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden ini dengan maksimal," tutup Kapolri.