LUWU UTARA — Masyarakat Desa Munte dan Desa Karondang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara, sepakat mengakhiri kelainan dan menjaga perdamaian. Kesepakatan itu tercapai dalam forum dialog perdamaian yang mempertemukan kedua pihak bersama Forkopimda Luwu Utara di halaman Kantor Camat Tana Lili, Kamis (10/9/2026).

Dialog tersebut dihadiri Wakil Bupati Luwu Utara H. Jumail Mappile, S.Ip., M.Si., Ketua DPRD Luwu Utara Husain, SE, Wakapolres Luwu Utara Kompol Andi Muh. Syafei, S.Sos., MH, unsur TNI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kesbangpol, pemerintah kecamatan dan desa, serta tokoh adat, agama, pemuda dan masyarakat dari Desa Munte dan Desa Karondang.

Baca Lainnya :

• Cegah Fatalitas Laka Lalu, Satlantas Polres Luwu Utara Tertibkan Pengendara di Masamba0
• Patroli Malam Polsek Sukamaju Sisir Sejumlah Desa, Jaga Kamtibmas Tetap Kondusif0
• Hari Jadi ke-78 Polwan, Polwan Polres Luwu Utara Sambangi Purnawirawan, Rawat Silaturahmi Lintas Generasi0
• KAPOLRES LUWU UTARA SEKOLAH, PIMPIN UPACARA HINGGA MINTA GURU RAZIA PONSEL SISWA0
• Cegah Gangguan Kamtibmas, Polsek Masamba Intensifkan Patroli Malam di Sejumlah Wilayah0

Dalam forum tersebut, kedua pihak menyampaikan pandangan dan aspirasi untuk mengakhiri rangkaian kerusakan. Masyarakat Munte maupun Karondang juga sepakat agar permasalahan yang terjadi tidak lagi menjadi alasan untuk melakukan aksi balasan, kekerasan ataupun tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan aktivitas masyarakat.

Wakil Bupati Luwu Utara H. Jumail Mappile, S.Ip., M.Si., mengingatkan bahwa setiap persoalan antarmasyarakat harus diselesaikan melalui dialog dan musyawarah, bukan dengan kekerasan.

“Perdamaian ini jangan hanya menjadi kesepakatan di atas kertas. Ini harus menjadi komitmen yang dijaga bersama. Kita semua bersaudara dan memiliki kepentingan yang sama, yaitu menciptakan daerah yang aman dan damai,” ujarnya.

Sementara itu, Wakapolres Luwu Utara menyampaikan pesan Kapolres AKBP Nugraha Pamungkas, SIK, MH, yang mengapresiasi kesediaan kedua masyarakat desa untuk berdamai. Kapolres meminta kepala desa bersama tokoh masyarakat terus mengawal warganya dan melakukan pendataan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Kapolres juga memberikan perhatian khusus terhadap keberadaan senjata api rakitan atau senpira/papporo. Masyarakat diberikan waktu 1 x 24 jam untuk menyerahkan senjata tersebut kepada pihak yang berwenang di pos perbatasan. Apabila senjata masih ditemukan dan tidak diserahkan, aparat TNI-Polri akan melakukan langkah penyisiran sesuai ketentuan.

"Perdamaian harus dibuktikan dengan tindakan. Tidak boleh ada lagi senjata, aksi balasan, penyerangan maupun provokasi. Kalau ada persoalan, selesaikan melalui jalur hukum dan percayakan kepada aparat yang berwenang," tegas Kapolres melalui Wakapolres.

Dalam perdamaian ikrar, masyarakat Munte dan Karondang berjanji mengakhiri pertikaian dan tidak melakukan balas dendam maupun aksi balasan. Pihak kedua juga berkomitmen tidak melakukan kekerasan, membawa senjata, melakukan pemalangan Jalan Poros Munte-Karondang, mengganggu aktivitas warga, serta menyebarkan provokasi dan berita bohong.

Kesepakatan itu juga menegaskan bahwa setiap permasalahan yang muncul di kemudian hari akan diselesaikan dengan kepala dingin melalui musyawarah. Jika terdapat unsur pelanggaran hukum, penyelesaiannya diserahkan kepada aparat penegak hukum dan tidak dilakukan dengan cara hakim utama sendiri.

TNI-Polri bersama pemerintah daerah selanjutnya akan terus mengawali situasi di kedua wilayah melalui pengamanan, komunikasi dan pelatihan masyarakat. Perdamaian Munte dan Karondang diharapkan menjadi titik akhir dari persahabatan sekaligus awal bagi hubungan masyarakat kedua desa yang lebih aman, rukun dan saling menghormati.