Jakarta,– Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 18 Februari 2026.

Hadir dalam rapat tersebut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, serta Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban. Mereka diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman.

Baca Lainnya :

• Muhammadiyah Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden0
• Mutasi di Lingkungan Polri, Sejumlah Pejabat Polda Sulsel Alami Rotasi Jabatan0
• Dinobatkan sebagai Badan Publik Terbaik Nasional, Polri Raih Arkaya Wiwarta Prajanugraha dalam Monev KIP 20250
• Paguyuban Alumnus Akpol 2005 Distribusikan Bantuan Korban Bencana Alam di Sumatera0
• Paguyuban Tathya Dharaka Akpol 2005 Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar0

Dalam kesempatan itu, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menyampaikan kegelisahan kalangan buruh terhadap situasi yang membuat Polri terus berada dalam sorotan dan tekanan.

"Kegelisahan kami pimpinan buruh, karena Polri begitu dipojokkan. Kami tidak mengatasnamakan rakyat walaupun secara faktual kami memiliki jutaan massa buruh. Namun sebagai bentuk dukungan, kami telah melakukan Ikrar Buruh di Tugu Proklamasi belum lama ini," kata Andi Gani. Andi Gani menegaskan, terdapat empat poin dalam Ikrar Buruh tersebut. 

Pertama, mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatannya. Kedua, mendukung Polri tetap berada di bawah presiden sebagai amanah reformasi. Ketiga, mekanisme fit andproper test calon Kapolri tetap berada di DPR RI. Keempat, mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Menurut Andi Gani, dukungan buruh terhadap Polri juga didasarkan pada langkah konkret institusi tersebut dalam membela kepentingan pekerja. Ia menggambarkan pembentukan desk ketenagakerjaan oleh Polri, yang disebutnya sebagai yang pertama di dunia. Baru Pak Kapolri Listyo Sigit menginisiasi desk ketenagakerjaan dan akhirnya desk ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, hampir semua 70% RJ. Desk ketenagakerjaan ini juga menjadi contoh bagaimana ada desk khusus yang mengawali kasus-kasus buruh, ungkapnya. 

Untuk itu, Andi Gani meminta agar Polri harus tetap berada di bawah Presiden karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang. “Saya berani mewujudkannya karena sekelompok orang itu mengatasnamakan siapa? Karena kami yang punya basis massa jutaan saja tidak berani mengatasnamakan rakyat, kami hanya berani atasnamakan diri kami sendiri,” ucap dia.

Andi Gani memastikan kaum buruh akan tetap berada di belakang Komisi III DPR dan mengawal Polri tetap berada di bawah Presiden. 

“Saya mohon kepada Komisi III untuk tetap teguh, tegar, bertahan, apapun yang terjadi. Kami gerakan buruh, khususnya 3 konfederasi buruh terbesar, dan 34 federasi tingkat nasional, bersrama Komisi III mengawal Polri tetap berada di bawah Presiden,” imbuhnya.

Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban juga menyatakan dukungan yang sama. Ia berpandangan Polri tidak bisa berada di bawah kendali.

Menurut Elly, Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan menyetujui masyarakat harus tetap berdiri independen, serta profesional, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Elly menilai, ada konsekuensi jika Polri di bawah kementerian. “Kami berpikir bahwa kalau di bawah kementerian, artinya, kalau ada apa-apa Polri ini harus diam-diam dulu, baru menunggu perintah dari kementerian,” jelasnya. Sekjen KSPI Ramidi juga menyatakan dukungan Polri tetap berada di bawah Presiden. Ramidi menegaskan, permintaan 3 konfederasi buruh ini demi kepentingan menjaga amanah reformasi bukan perintah siapa pun. "Apa yang kami sampaikan hari ini semata-mata adalah kondisi yang nyata adanya. Bukan karena kondisi apapun, tapi kami punya kepentingan besar terhadap keberadaan Polri agar tetap berada di bawah Presiden RI," ucapnya.