Jakarta - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR. Dalam rapat tersebut, Ketua KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan posisi Polri di bawah Presiden langsung merupakan amanah reformasi.

Rapat ini berlangsung di ruang rapat Komisi III DPR, gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Dalam kesempatan itu, Andi Gani menyampaikan kegelisahannya ada pihak yang mencoba memojokkan Polri.

Baca Lainnya :

• Tiga Konfederasi Buruh Tetap Dukung Polri di Bawah Presiden, Ini Alasannya0
• Muhammadiyah Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden0
• Mutasi di Lingkungan Polri, Sejumlah Pejabat Polda Sulsel Alami Rotasi Jabatan0
• Dinobatkan sebagai Badan Publik Terbaik Nasional, Polri Raih Arkaya Wiwarta Prajanugraha dalam Monev KIP 20250
• Paguyuban Alumnus Akpol 2005 Distribusikan Bantuan Korban Bencana Alam di Sumatera0

“Ini kegelisahan kami karena melihat Polri begitu dipojokkan dengan beberapa elemen, dan kami sebagai elemen besar, Pak Habiburokhman (Ketua Komisi III DPR), kami tidak mengatasnamakan rakyat, tapi faktanya kami punya basis jutaan, tapi tidak pernah mentang-mentang punya massa jutaan, menekan-nekan, kami tak pernah melakukan, tapi akhirnya beberapa hari lalu melakukan kami ikrar buruh Indonesia di Tugu Proklamasi, dihadiri oleh 3 konfederasi buruh terbesar,” kata Andi Gani.

Andi Gani kemudian menyampaikan Polri harus tetap berada di bawah Presiden. Menurutnya, posisi reformasi Polri saat ini merupakan amanah.

“Polri harus tetap di bawah Presiden karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang. Saya berani mewujudkannya karena sekelompok orang tersebut mengatasnamakan siapa? Karena kami yang punya basis massa jutaan saja tidak berani mengatasnamakan rakyat, kami berani hanya atasnamakan anggota kami sendiri,” tegasnya.

Atas dasar itulah, Andi Gani meminta agar Komisi III DPR tetap mengawal posisi Polri. Ia juga meminta agar Presiden Prabowo Subianto tidak ditekan oleh banyak pihak terkait isu tersebut.

“Karena itu saya mohon, Pak Habiburokhman orang dekat Pak Presiden 'Pak Presiden jangan sampai ditekan, yakinlah gerakan buruh bersama Pak Presiden Prabowo Subianto',” ujar dia.

Andi Gani juga menjelaskan alasan kaum buruh mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden. Ia memberkan jasa Polri terhadap kaum buruh.

Mengapa kami dukung Polri tetap di bawah Presiden? Karena pertama kali di dunia Polri membentuk desk ketenagakerjaan, nggak ada di negara manapun, baru Pak Kapolri Listyo Sigit menginisiasi desk ketenagakerjaan dan akhirnya desk ini berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia, dan hampir semua 70% RJ, tuturnya.

Kemudian, Andi Gani juga mendorong agar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri tetap berada di Komisi III DPR. Calon Kapolri yang layak dan layak harus tetap berada di Komisi III DPR karena adanya check and balances antara legislatif dan eksekutif, imbuhnya.