Jakarta, – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal wacana perubahan struktur Polri dari di bawah presiden menjadi di bawah kementerian. 

Menurutnya, jika setiap masalah muncul dan dilakukan perubahan struktural maka hal tersebut justru menimbulkan masalah baru atau tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Baca Lainnya :

• Mutasi di Lingkungan Polri, Sejumlah Pejabat Polda Sulsel Alami Rotasi Jabatan0
• Dinobatkan sebagai Badan Publik Terbaik Nasional, Polri Raih Arkaya Wiwarta Prajanugraha dalam Monev KIP 20250
• Paguyuban Alumnus Akpol 2005 Distribusikan Bantuan Korban Bencana Alam di Sumatera0
• Paguyuban Tathya Dharaka Akpol 2005 Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir di Aceh, Sumut, dan Sumbar0
• Paguyuban Tathya Dharaka Akpol 2005 Salurkan Ribuan Paket Sembako untuk Korban Bencana di Sumatera0

“Apakah karena ada masalah kementerian kita hilangkan, kita lebur dan lain sebagainya, atau juga ketika kita punya masalah dalam kehidupan masyarakat selalu perubahan struktural, cukuplah,” kata Haedar kepada awak media, Jakarta, Sabtu 21 Februari 2026.

Menurutnya, posisi Polri dan TNI setelah Reformasi 1998, berada langsung di bawah presiden dan itu tentu hasil dari pertimbangan yang matang. Mengingat, ketika seluruh proses dan institusi kenegaraan mengalami perubahan. Adapun Polri dan TNI Ditempatkan langsung di bawah presiden dan kedua institusi itu terpisah satu sama lain. Selain itu, Polri dan TNI merupakan alat negara yang sangat penting dengan fungsi yang berbeda-beda. Jika ada masalah, katanya, akan lebih baik masalah tersebut diperbaiki di internal institusi.

“Kalau ada masalah lebih baik lihat kondisi di dalam dan diperbaiki yang ada di dalam, sebagaimana juga ada masalah dalam birokrasi pemerintahan secara keseluruhan,” ujar Haedar. Oleh karena itu, Muhammadiyah menyarankannya menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik. Baik di tubuh internal kepolisian, tentara, hingga birokrasi kementerian. Sebab, semuanya saat ini mempunyai masalah terkait pencegahan korupsi. “Saya percaya Presiden Prabowo Subianto dengan kenegarawanannya dan pandangan-pandangannya yang luar biasa visioner mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi,” ucap Haedar. Muhammadiyah berharap institusi-institusi yang ada, Polri, TNI, birokrasi, kementerian terus memperbaiki diri agar ada prinsip good governance, semakin meminimalkan korupsi dan tidak kalah penting semua melayani bangsa, negara, dan rakyat sesuai dengan tupoksinya.